Bayangkan. FIFA yang katanya selalu menjunjung tinggi asas kesetaraan dan keadilan memberi sanksi bagi negara yang mencoba menyelesaikan kasus pelecehan seksual pada wanita di lingkup sepakbola.
Soal keadilan, pada tahun 2006 Italia diguncang oleh kasus Calciopoli. Beberapa klub termasuk Juventus dan AC Milan dihukum pengurangan skor. Juventus bahkan sampai harus terdegradasi ke Serie B. Nyatanya, Italia masih bisa ikut Piala Dunia 2006 di Jerman bahkan bisa keluar sebagai kampiun.
Jika saat Tragedi Kanjuruhan FIFA tidak memberikan hukuman apa-apa bagi Indonesia, itu bukanlah suatu keajaiban. Karena pada 2012, terjadi kerusuhan di Stadion Port Said, Kairo. Saat laga antara Al Masry dan Al Ahly terjadi perkelahian antar suporter. Suporter yang tidak terlibat meminta polisi untuk membukakan pintu namun tidak digubris. Hasilnya 74 orang tewas. 72 adalah suporter Al Ahly, 1 suporter Al Masry, dan satu dari pihak polisi.
Langkah tegas langsung diambil oleh Federasi Sepakbola Mesir. Liga Premier dibekukan. Puluhan orang yang terlibat ditangkap dan diadili. Bahkan ada yang dihukum mati. Kerusuhan itu sendiri kabarnya seperti sudah dirancang oleh oleh pihak tertentu. Saat itu Mesir memang baru saja berganti pemerintahan setelah rezim Hosni Mubarak dilengserkan.
Dan apa tindakan FIFA? Melalui Sepp Blatter yang kemudian terjerat kasus korupsi hanya mengirim kabar keprihatinan.
Jadi tidak usah heran sebenarnya saat FIFA ternyata hanya haha-hihi saja bersama PSSI dalam menangani pembantaian di Kanjuruhan. 135 nyawa hanya dibayar hukuman satu setengah tahun penjara.
Lalu apakah Indonesia akan mendapatkan sanksi akibat pembatalan Piala Dunia U-20? Jika menengok kasus Peru yang status sebagai tuan rumahnya dibatalkan FIFA saat akan menggelar Piala Dunia U-17 2019. Saat itu pencabutan hak Peru karena FIFA menilai infrastruktur di Peru masih belum siap. Adakah sanksi? Tidak ada.
Peru sendiri pernah disanksi FIFA pada 2008 karena masalah, lagi-lagi, intervensi pemerintah.
Jika berkaca pada beberapa kasus tadi, rasanya FIFA lebih marah jika wewenangnya mendapat intervensi dari pemerintah. Masalah persamaan, keadilan, bahkan nyawa rasanya hanya sekedar kata manis di mulut saja. Bisa jadi sanksi yang akan diberikan FIFA untuk Indonesia tidak terlalu berat seperti 2015 lalu.
