Inkonsistensi FIFA Terbongkar: Indonesia Terancam Sanksi, Negara Lain Tidak!

Indonesia terancam sanksi FIFA. Sungguh kalimat di atas tadi membuat bulu bergidik. Penggila sepakbola sudah merasakan sanksi FIFA tersebut pada 2015. Kisruh dualisme di tubuh PSSI mengakibatkan pemerintah turun tangan dan membekukan induk organisasi olahraga tertua di Indonesia tersebut. Merasa wewenangnya diintervensi, FIFA lantas memberikan sanksi pada Indonesia. Indonesia tidak dapat mengikuti turnamen resmi internasional. Pemain pun banyak yang menganggur. Walau kemudian sanksi tersebut akhirnya dicabut, namun ada kekhawatiran tersendiri bagi pihak yang terlibat dalam sepakbola. Khususnya suporter. Saat ini walaupun memang masih perlu banyak perbaikan di sana-sini, namun Liga 1 sebenarnya berjalan dengan baik. Suporter enggan untuk berpisah dengan kompetisi resmi dan trauma dengan kompetisi-kompetisi yang memakai nama pejabat atau nama produk kopi sachetan. Karenanya, ketika tiba-tiba muncul kata "sanksi FIFA" bagaikan mendengar kata "awas nanti diculik" pada era Orde Baru. Jika dilihat lagi, maka terlihat secara jelas bagaimana inkonsistensi FIFA dan induk organisasi sepakbola kebanyakan di dunia. FIFA sangat bergerak cepat jika merasa wewenangnya diganggu. Sejauh ini FIFA lebih sering memberi sanksi pada negara-negara yang pemerintahnya turut ikut campur. Nigeria, salah satu raksasa sepakbola Afrika, pernah mendapatkan sanksi FIFA pada 2010. Alasannya: intervensi pemerintah. Pakistan, juga pernah mendapat sanksi FIFA. Bahkan dua kali yakni pada 2017 dan 2022. Yang pertama karena melanggar statuta FIFA. Yang kedua karena waktu itu kantor Federasi Sepakbola Pakistan (PFF) diambil alih oleh kelompok politik Komite Normalisasi. Serupa dengan Pakistan, tetangga mereka yakni India juga pernah mendapat sanksi FIFA pada 2022. FIFA merasa pemerintah India melakukan intervensi dengan membubarkan Federasi Sepakbola India (AIFF). Dan masih ada deretan sanksi bagi FIFA kepada beberapa negara. Anehnya, rata-rata karena alasan "intervensi pemerintah". Lucunya, pada 2022 FIFA menjatuhkan sanksi kepada Zimbabwe terkait adanya intervensi yang dilakukan oleh Komisi Olahraga dan Rekreasi Zimbabwe (SRC) terhadap Federasi Sepakbola Zimbabwe (ZIFA) karena pada saat itu terjadi pelecehan seksual terhadap wasit wanita. Bayangkan. FIFA yang katanya selalu menjunjung tinggi asas kesetaraan dan keadilan memberi sanksi bagi negara yang mencoba menyelesaikan kasus pelecehan seksual pada wanita di lingkup sepakbola. Soal keadilan, pada tahun 2006 Italia diguncang oleh kasus Calciopoli. Beberapa klub termasuk Juventus dan AC Milan dihukum pengurangan skor. Juventus bahkan sampai harus terdegradasi ke Serie B. Nyatanya, Italia masih bisa ikut Piala Dunia 2006 di Jerman bahkan bisa keluar sebagai kampiun. Jika saat Tragedi Kanjuruhan FIFA tidak memberikan hukuman apa-apa bagi Indonesia, itu bukanlah suatu keajaiban. Karena pada 2012, terjadi kerusuhan di Stadion Port Said, Kairo. Saat laga antara Al Masry dan Al Ahly terjadi perkelahian antar suporter. Suporter yang tidak terlibat meminta polisi untuk membukakan pintu namun tidak digubris. Hasilnya 74 orang tewas. 72 adalah suporter Al Ahly, 1 suporter Al Masry, dan satu dari pihak polisi. Langkah tegas langsung diambil oleh Federasi Sepakbola Mesir. Liga Premier dibekukan. Puluhan orang yang terlibat ditangkap dan diadili. Bahkan ada yang dihukum mati. Kerusuhan itu sendiri kabarnya seperti sudah dirancang oleh oleh pihak tertentu. Saat itu Mesir memang baru saja berganti pemerintahan setelah rezim Hosni Mubarak dilengserkan. Dan apa tindakan FIFA? Melalui Sepp Blatter yang kemudian terjerat kasus korupsi hanya mengirim kabar keprihatinan. Jadi tidak usah heran sebenarnya saat FIFA ternyata hanya haha-hihi saja bersama PSSI dalam menangani pembantaian di Kanjuruhan. 135 nyawa hanya dibayar hukuman satu setengah tahun penjara. Lalu apakah Indonesia akan mendapatkan sanksi akibat pembatalan Piala Dunia U-20? Jika menengok kasus Peru yang status sebagai tuan rumahnya dibatalkan FIFA saat akan menggelar Piala Dunia U-17 2019. Saat itu pencabutan hak Peru karena FIFA menilai infrastruktur di Peru masih belum siap. Adakah sanksi? Tidak ada. Peru sendiri pernah disanksi FIFA pada 2008 karena masalah, lagi-lagi, intervensi pemerintah. Jika berkaca pada beberapa kasus tadi, rasanya FIFA lebih marah jika wewenangnya mendapat intervensi dari pemerintah. Masalah persamaan, keadilan, bahkan nyawa rasanya hanya sekedar kata manis di mulut saja. Bisa jadi sanksi yang akan diberikan FIFA untuk Indonesia tidak terlalu berat seperti 2015 lalu. Namun jika mengingat kebiasaan inkonsistensi FIFA, boleh jadi publik masih merasa ngeri. Apalagi kabarnya PSSI akan kembali berdiskusi dengan FIFA. Mungkin mau negosiasi masalah sanksi. Dan apapun sanksinya, mohon cepat diberikan karena Indonesia juga butuh mengambil tindakan.

Baca Juga