Anehnya lagi, uang sewa pemakaian GBK, 15 persen harus diserahkan kepada negara. Sehingga hanya 85 persen yang bisa dipakai untuk pemeliharaan stadion.
Malah menurut kabar, jika tidak ada pemasukan, pemeliharaan stadion tidak dapat berjalan. Entah benar atau tidak bahkan jika ada anggarannya pun kita tahu akan kemana perginya uang tersebut.
Masalah rumput rusak ini simpulnya ada di ketegasan semua pihak. Kita ingat betapa galaknya waktu itu memaksa dan menekankan GBK harus steril.
Bahkan untuk semifinal Piala AFF 2022, jangan diadakan di GBK. Nyatanya, laga semifinal tetap berlangsung di GBK. Bahkan sebelumnya, ada acara reuni kebangsaan atau apa yang diadakan besar-besaran.
Jangankan soal rumput dan masalah perizinan stadion. Pembangunan beberapa stadion di Indonesia pun memunculkan banyak kontroversi.
GBK sendiri dibangun dengan dana hutang dari Uni Soviet. Stadion JIS yang digadang-gadang menjadi stadion termegah di Asia malah belum mendapat standar kelayakan dari FIFA.
Stadion Manahan pun kabarnya ada penggelembungan dana karena penggagasnya kita tahu sendiri siapa. Dan jangan lupakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung dan Stadion Lukas Enembe di Jayapura.
Dana pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA ternyata dikorupsi dan menyeret mantan gubernur Jawa Barat, Dada Rosada menjadi tersangka. Bahkan nama GBLA sempat diusulkan menjadi Stadion Dada Rosada.
Pun dengan Stadion Lukas Enembe yang mengabadikan nama seorang pesakitan kasus korupsi dengan alasan dirinya telah berjasa dalam menyelenggarakan PON XX 2021 di Papua. Padahal aslinya Stadion ini diberi nama Stadion Papua Bangkit.
Entahlah sampai kapan polemik masalah rumput, perizinan stadion, stadion dirusak, dan semacamnya akan terus berulang dan berulang lagi.
Mari kita tanya pada rumput GBK yang tak bisa bergoyang.
