Audit Keuangan PSSI: Perlukah?
Jika bersikukuh dengan statuta FIFA tentang larangan intervensi pemerintah, memang sudah sepantasnya PSSI tidak lagi menerima dana dari APBN. Apalagi FIFA sendiri sudah mengucurkan dana besar.
Belum lagi sponsor yang jumlahnya tak terbatas. Maka ibarat Pemerintahan Kerajaan Belanda era Kolonial, PSSI ini adalah VOC yang punya kewenangan tersendiri bahkan boleh mencetak uang.
Dan sama seperti Glazer Family yang enggan melepas Manchester United karena mereka bisa mengeruk banyak uang dari sana, wajah-wajah lama dengan status quo juga enggan meninggalkan PSSI.
Dan benarkah PSSI tidak pernah mendapatkan dana APBN dari pemerintah? Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum PSSI agar segera melaporkan hasil audit keuangannya. Karena PSSI bukan Badan Publik, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa melakukan audit.
Akan tetapi dalam sebuah laporan, PSSI disinyalir telah menerima kucuran dana dari APBN sebesar 20 milyar Rupiah untuk pembinaan usia dini dan 1,5 milyar Rupiah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Kongres Luar Biasa 2013. Maka status PSSI bukan Badan Publik bisa dibilang gugur.
Kasus ini akhirnya dimenangkan PSSI lewat kasasi Mahkamah Agung (MA). Menurut PSSI, pihaknya tidak pernah mendapatkan kucuran dana dari APBN. Terakhir kali itu tahun 2013 lewat KONI.
Dan butuh waktu hingga 2023 bagi publik khususnya pecinta sepak bola tanah air untuk mendengar kabar PSSI akan melakukan audit keuangan demi transparansi.
Pada 21 April kemarin, PSSI meneken kerjasama dengan firma akuntan kenamaan, Ernst & Young, untuk melakukan audit.
Hal ini bermula pada masalah uang hadiah juara Liga 1. Ada masalah inkonsistensi di sini. Belum lagi ternyata, Elite Pro Academy (EPA) yang selalu dibanggakan itu ternyata berhutang banyak.
Dan yang sempat membuat publik geram adalah, ternyata aliran dana dari FIFA yang jumlahnya ratusan milyar, tidak pernah dipakai untuk membangun fasilitas.
Maka, pada 26 April kemarin, tim auditor dari Ernst & Young datang menyambangi kantor PSSI untuk mengumpulkan data yang meliputi badan hukum, struktur organisasi, serta laporan keuangan sejak 2017.
