Audit Keuangan PSSI: Perlukah?
Jika bersikukuh dengan statuta FIFA tentang larangan intervensi pemerintah, memang sudah sepantasnya PSSI tidak lagi menerima dana dari APBN. Apalagi FIFA sendiri sudah mengucurkan dana besar.
Belum lagi sponsor yang jumlahnya tak terbatas. Maka ibarat Pemerintahan Kerajaan Belanda era Kolonial, PSSI ini adalah VOC yang punya kewenangan tersendiri bahkan boleh mencetak uang.
Dan sama seperti Glazer Family yang enggan melepas Manchester United karena mereka bisa mengeruk banyak uang dari sana, wajah-wajah lama dengan status quo juga enggan meninggalkan PSSI.
Dan benarkah PSSI tidak pernah mendapatkan dana APBN dari pemerintah? Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum PSSI agar segera melaporkan hasil audit keuangannya. Karena PSSI bukan Badan Publik, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa melakukan audit.
Akan tetapi dalam sebuah laporan, PSSI disinyalir telah menerima kucuran dana dari APBN sebesar 20 milyar Rupiah untuk pembinaan usia dini dan 1,5 milyar Rupiah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Kongres Luar Biasa 2013. Maka status PSSI bukan Badan Publik bisa dibilang gugur.
