Timnas.co – Kabar baik bagi pencinta sepak bola tanah air. FIFA tidak kenakan sanksi sepak bola Indonesia menyusul terjadinya tragedi Kanjuruhan yang meregang ratusan nyawa 1 Oktober lalu.
Kabar baik ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi memastikan FIFA kenakan sanksi sepak bola Indonesia berdasarkan surat yang dia terima dari FIFA.
“Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut pembicaraan saya dengan presiden FIFA, Gianni Infantino, pada tanggal 3 oktober yang lalu,” kata Jokowi.
“Dan berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola indonesia tidak dikenakan sanski oleh FIFA,” sambungnya.
Perlu diketahui, tragedi Kanjuruhan 1 Oktober menjadi peristiwa paling memilukan di dunia sepak bola Indonesia. Peristiwa ini pecah setelah derbi Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya digelar di stadion Kanjuruhan, Malang.
Peristiwa tersebut tak cuma jadi sorotan di tanah air, tetapi di mata dunia. Tokoh sepak bola dunia hingga klub-klub dunia bahkan sampai memberikan bentuk simpati mereka lewat berbagai cara.
Akibat tragedi itu 131 orang dinyatakan meninggal dunia. 678 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban terdiri dari perempuan, anak-anak, hingga anggota kepolisian.
Sejauh ini polisi telah menetapkan 6 orang tersangka. Tiga di antaranya merupakan warga sipil yakni Dirut PT LIB, dan dua orang Panpel Arema FC. Sementara tiga orang lagi merupakan anggota polisi.
Tragedi ini mestinya jadi momentum perubahan kultur sepak bola Indonesia. Sebab itu, pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan FIFA untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depan dengan membetuk tim transformasi.
Menurut Jokowi, FIFA akan datang ke Indonesia untuk membahas hal itu. Besar kemungkinan Presiden FIFA, Gianni Infantino akan datang pada bulan November 2022 nanti.
“FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan (FIFA) akan berkantor di indonesia selama proses tersebut,” ungkap Jokowi.
“Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah,” sambung Jokowi.
