Timnas.co – Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) telah menyerahkan laporan hasil investigasi kepada Presiden, Jokowi Jumat (14/10) kemarin.
Sebanyak 12 rekomendasi juga telah mereka serahkan kepada Jokowi.
Dari 12 isi rekomendasi ada satu rekomendasi isi rekomendasinya menyinggung soal izin penyelenggaraa pertandingan di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3.
TGIPF meminta pemerintah agar tidak memberikan izin pelaksanaan pertandingan di kompetisi tersebut sebelum PSSI melakukan perubahan internal,
“Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air.”
“Adapun pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan,” demikian bunyi rekomendasi tersebut.
Sebelumnya, TGIPF juga telah merekomendasikan jika Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, dan seluruh pengurusnya, termasuk Komite Eksekutif harus mundur dari jabatan mereka.
“Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang atau ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang.”
PSSI pun diminta segera melakukan kongres luar biasa untuk mendapatkan kepimpinan dan kepengurusan lebih profesional.
Pasalnya TGIPF menyebut salah satu penyebab terjadinya Tragedi Kanjuruhan karena PSSI dan lebaga lain yang terkait dalam sepak bola Indonesia tidak bekerja secara profesional.
“Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.”
