Timnas.co – Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule mengungkapkan alasannya mempercepat Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PSSI akhirnya mengambil jalan KLB setelah mendapat desakan dari beberapa pihak.
Hal itu disampaikan langsung oleh Iwan Bule usai menggelar rapat mendadak bersama 12 anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI di kantor PSSI ini pada Jumat (28/10) malam.
Menurut Iwan Bule, KLB sejatinya bisa dilaksanakan apabila 2/3 dari anggota Exco PSSI meminta KLB secara tertulis. Itu sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) statuta PSSI.
Namun, mengingat ada dua anggota Exco PSSI yang menuntut KLB Iwan Bule memutuskan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dua anggota tersebut yaitu Persis Solo dan Persebaya Surabaya.
“Ada surat masuk dari voter ke PSSI dari Solo dan Surabaya yang menurut ketentuan KLB itu belum memenuhi syarat, karena harus 2/3, tapi saya mengambil langkah untuk (KLB) agar kondusif suasana di tubuh sepakbola Indonesia,” kata Iwan Bule.
“Saya tidak ingin ada pro dan kontra terlalu tajam, sehingga menjadi benturan secara psikologis maupun fisik. Saya tidak mau, oleh karena itu saya lakukan KLB agar betul-betul tidak terjadi apa-apa di lapangan atau diseluruh pemilik suara atau voter,” terangnya.
Pertimbangan lain yaitu Iwan Bule tidak ingin mengorbankan persepakbolaan Indonesia hanya karena kisruh yang terjadi saat ini.
Sebab menurut dia sepakbola bukan hanya soal pertandingan, tetapi ada hajat hidup banyak orang termasuk para pemain.
“Pertama pertimbangan saya untuk KLB adalah, saya tidak ingin mengorbankan marwah sepakbola dan ekosistemnya,” kata Iwan Bule, Senin (31/10).
“Dikompetisi itu ada sumber kehidupan yang sangat banyak, bahkan mungkin ada 120 ribu orang yang menggantungkan hidup, di antaranya pemain, pelatih, official, kit man, UMKM dan sebagainya,” sambungnya.
Iwan Bule berharap, dengan pelaksanaan KLB ini, pemerintah selaku pemangku kepentingan bisa segera memberikan izin untuk Liga 1, 2, dan 3 kembali bergulir.
“Ini berkaitan salah satu butir rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin untuk kompetisi apabila tidak dilakukan KLB, itu jadi pertimbangan,” katanya.
